dua tahun berlalu, bisakah kami didengar?

Pak, keluhan kami bukanlah kebencian. Kami tidak butuh banyak fufufafa. Kami butuh aksi nyata dan hati nurani Bapak.

Pak, keluhan kami bukanlah kebencian. Kami tidak butuh banyak fufufafa. Kami butuh aksi nyata dan hati nurani Bapak.

Tulisan ini juga dapat dibaca melalui platform Medium dan Substack. 

Jujur, aku bingung harus memulai tulisan ini dari mana. Dalam waktu kurang dari setengah bulan ini saja, berbagai kabar buruk dan krisis multidimensi datang bertumpuk menimpa negeri ini. Sebagiannya merupakan persoalan baru, sementara yang lain adalah krisis lama yang tak kunjung jua selesai. Semuanya mengiringi genap dua tahun pemerintahan yang dilantik pada 20 Oktober 2024.

Mulai dari yang sudah berlarut cukup lama, seperti kebakaran hutan dan lahan di pulau tempat aku menetap (Kalimantan), yang membuat kabut asap pekat menyelimuti hampir seluruh provinsi dan memicu gangguan pernapasan. Disusul dengan krisis BBM, listrik, dan air bersih di berbagai daerah, yang di Kalimantan saja sudah terasa sejak beberapa bulan lalu. Lalu pada Jumat, 16 Oktober 2026 kemarin, IHSG anjlok 11,57% dalam sehari, penurunan harian terdalam sejak krisis moneter 1998. Sepanjang tahun 2026 saja, nilai saham Indonesia telah terkikis hampir 40% plus sepaket dengan rupiah yang ikut melemah.

Yah, yang kutulis di atas hanyalah sebagian kecil dari seluruh rapor “sangat” merah (semerah IHSG saat ini) pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo.

Isn’t this extraordinary? Tanpa krisis moneter sekalipun, pasar saham kita bisa ambruk hingga sedalam ini dalam waktu sehari, dipicu usulan MSCI untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market, sinyal yang menurutku mencerminkan buruknya tata kelola pasar di bawah rezim pemerintahan ini.

Photo by Tia—Kalimantan Tengah

Asli dah, yang kusebutkan di atas tentunya belum termasuk perihal program anak emas pemerintah (MBG dan KDMP) yang dibela mati-matian sejak diluncurkan. Belum lagi lambannya penanganan dari pemerintah untuk korban bencana alam, mulai dari bencana gempa bumi di NTT hingga bencana banjir bandang di Aceh, yang notabene sudah hampir setahun berlalu.

Dan lebih kampretnya lagi, muncul perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, dengan lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jujur, kabar ini membuatku semakin muak dengan pemerintah dan keadaan.

Maka, wajar kalau kita semakin sering merasa perlu menyuarakan ketidakadilan, ketidakbecusan, dan kegagalan pemerintah, baik di media sosial, wawancara televisi, maupun di jalanan. Kita saat ini bukan sedang meminta kemurahan hati pemerintah, tetapi kita sedang menuntut apa yang sudah seharusnya menjadi hak kita.

Tetapi sayangnya, suara-suara penuh kasih kita terhadap negeri ini justru dipandang sebelah mata. Kritik, bahkan yang disampaikan dengan analisis dan data, diperlakukan seperti nada sumbang di telinga mereka. Pakar dan keilmuan dianggap sebagai musuh dan hama pengganggu di mata mereka. Orang yang menyampaikan keluhan justru lebih banyak dipersoalkan dan didebat, daripada diusahakan jawaban serta solusi dari permasalahannya. 

Jujur saja, rasanya akalku masih belum sampai untuk memahami cara berpikir semacam itu. Yah, kalau datanya salah, tinggal tunjukkan kesalahannya. Kalau analisisnya lemah, yah, tinggal bantah saja dengan analisis yang lebih kuat. Mengapa kritikan yang ditujukan kepada mereka sering begitu mudah untuk bergeser dan dianggap sebagai sambatan dari musuh politik dan agenda antek-antek asing?

Pemerintah memang tidak selalu harus menyetujui setiap kritik. Aku pun tidak menganggap semua kritik pasti benar. Namun, ketidaksetujuan itu semestinya dijawab dengan penjelasan yang jelas dan konkrit, bukan dengan pelabelan, hinaan, apalagi sampai ancaman.

Sebab, yang membuatku khawatir bukan hanya kemungkinan pemerintah mengambil keputusan atau memberikan tanggapan yang keliru. Namun, aku juga khawatir kalau kekeliruan itu nantinya semakin susah untuk dikoreksi dan dikritisi. Jangan sampai kita malah harus lebih dulu memikirkan keselamatan, pekerjaan, atau keluarga kita sebelum berani bersuara mengutarakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres.

Photo by Kina—Kalimantan Selatan

Jangan sampai kita malah menganggap diam sebagai sebuah pilihan yang paling rasional. Bukan karena masalahnya yang sudah

Ini ibarat kita sudah berjuang menghadapi kehidupan sehari-hari—dengan tingkat kesulitan WNI tentunya haha—tetapi kita masih harus menyiapkan tenaga ekstra untuk membuktikan bahwa keluhan kita bukanlah sebuah bentuk kebencian dan agenda antek-antek asing di mata mereka.

Padahal, apa yang salah dengan mengeluhkan kebijakan yang dirasa kurang pas? Mengeluhkan kebijakan bukan berarti menginginkan negara ini jatuh, hancur, atau gagal. Mempertanyakan penggunaan anggaran bukan berarti membenci orang yang menerima manfaatnya. Menuntut penanganan bencana yang lebih cepat bukan berarti meniadakan upaya orang-orang yang sudah berjuang di lapangan.

Kita bisa menghargai upaya tanpa harus berhenti menuntut perbaikan. Kita juga bisa berjalan tanpa harus berhenti berbenah.

Berbeda pendapat dan melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya merupakan hal yang biasa saja dalam kehidupan bernegara, jadi tidak perlu sampai mencoba mencabut hak rakyat untuk bersuara.

Tak perlulah Bapak dan jajaran pemerintah terus menyangkal persoalan pelik dan keadaan buruk yang kini terjadi. Pidato Bapak perihal bangsa yang besar dan sesumbar bahwa kita tidak takut dengan siapa pun tidaklah cukup untuk menjawab keluhan dan persoalan kami.

Kami tidak membutuhkan banyak fufufafa dari pemerintah. Yang kami butuhkan hanyalah tindakan untuk berbenah dan kepekaan dari pemerintah—khususnya Bapak Presiden—untuk melihat kenyataan di lapangan. Lihatlah keadaan kami, hiruplah udara yang sama dengan kami, dan dengarlah keluhan yang selama ini kami sampaikan. Kumohon, rasakan keresahan dan kelelahan kami, Pak.

Aku paham, pemerintah memang tidak dapat menyenangkan setiap warganya. Namun, setidaknya bisakah pemerintah menjadi tempat untuk rakyatnya memperoleh jawaban dan harapan? Bisakah pemerintah menjadi tempat untuk rakyatnya menyampaikan keluhan, mempertanyakan kebijakan, dan menuntut perbaikan tanpa harus dibayang-bayangi rasa takut dan ancaman?

Hanya Anda yang tahu, Pak.

Semoga, setelah dua tahun rezim Bapak berjalan tertatih-tatih, Bapak bisa lebih berbesar hati mendengar suara-suara kami, bukan hanya suara yang menyenangkan hati.

See yaa~